Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM) Tahun 2026 pada BPKH Wilayah XI

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM) melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) sebagai upaya mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Kegiatan Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM) memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat serta mutakhir mengenai kondisi, karakteristik, dan dinamika hutan mangrove. Data tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan IHM berpedoman pada:

• Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Tegakan Hutan dan Tumbuhan Non Kayu dalam rangka Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional.
• Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Tegakan Hutan dan Tumbuhan Non Kayu pada tipe hutan mangrove.

Inventarisasi hutan mangrove merupakan proses pengumpulan dan pencatatan berbagai informasi penting di lapangan yang meliputi:

1. Pencatatan kondisi umum hutan mangrove yang menjadi lokasi klaster atau plot inventarisasi, seperti koordinat lokasi, status kawasan, dan elevasi.
2. Identifikasi jenis-jenis mangrove yang terdapat di lokasi pengamatan.
3. Pengukuran diameter batang dan tinggi pohon untuk menghitung potensi tegakan.
4. Pengambilan foto kerapatan tajuk untuk analisis tutupan kanopi.
5. Pengambilan sampel berupa serasah, tumbuhan bawah, dan tanah untuk analisis biomassa dan karbon.
6. Pencatatan keberadaan serta kelimpahan tumbuhan non-kayu.
7. Pencatatan kondisi lingkungan hutan mangrove di sekitar lokasi pengamatan.

Pada tahun 2026, BPKH Wilayah XI telah menyelesaikan kegiatan IHM Skala Nasional Gelombang III dalam Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 20 Januari sampai dengan 16 Februari 2026 di beberapa provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan inventarisasi dilakukan pada 62 klaster yang tersebar di wilayah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan tim dari beberapa BPKH lainnya, yaitu BPKH Wilayah I Medan, BPKH Wilayah II Palembang, BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang, BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang, BPKH Wilayah XVIII Aceh, dan BPKH Wilayah XX Lampung.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh basis data yang komprehensif mengenai kondisi hutan mangrove, sehingga dapat mendukung upaya perlindungan, rehabilitasi, serta pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas wilayah dalam kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan mangrove nasional serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir di masa mendatang.